Take a fresh look at your lifestyle.

-Iklan-

-Iklan-

Skandal Perusakan Buku Merah KPK vs POLRI mencuat.

Skandal Perusakan Buku Merah

26

Di Lansir kbr.id

Dua penyidik KPK dari unsur Kepolisian, Roland Ronaldy dan Harun, tertangkap kamera CCTV tengah beraksi. Mereka mengambil buku catatan keuangan warna merah. Menghapus beberapa tulisan di sana dengan tipe-ex. Mereka juga merobek 9 lembar dari buku itu.   

Aksi mereka yang terekam CCTV itu dibenarkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Agus Rahardjo Ketua KPK

Pada Agustus 2018, IndonesiaLeaks menemui Roland Ronaldy di Polres Cirebon, Jawa Barat. Ia justru mendapat promosi jadi Kapolres Cirebon, setelah dipulangkan KPK atas dugaan “pelanggaran etika”.

Raut wajah Roland sontak berubah ketika melihat versi digital dokumen-dokumen penyidikan KPK yang dirusak oleh dia dan Harun. Ia menolak berkomentar.

“Ini kan soal rahasia, ngapain diungkit-ungkit lagi?” katanya dengan wajah kesal.

“Sudah lah. Itu kan sudah lama. Sudah dijawab oleh Humas (Polri) juga.” 

Sementara Harun tidak merespons surat permintaan wawancara dari IndonesiaLeaks yang dikirim 14 Agustus 2018. Intinya adalah ingin menanyakan dugaan keterlibatannya dalam kasus perusakan barang bukti penyidikan KPK.

Suatu malam, IndonesiaLeaks mendatangi rumahnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

“Sudah, nggak usah,” kata Harun sambil membuka pagar rumahnya dengan kepala menunduk.

AKSI Roland dan Harun terungkap lewat sebuah paket dan surat yang dikirim pelapor ke Direktorat Pengawasan Internal (PI) KPK pada pertengahan 2017.

Surat itu berjudul “Pelaporan Perusakan Barang Bukti di Direktorat Penyidikan Perkara Basuki Hariman”.

Paket yang menyertainya adalah CD berisi hasil scan barang bukti buku bank bersampul merah. Ada dua versi scan – sebelum dan sesudah disobek.

“Pada barang bukti yang ada di Labuksi ini, beberapa tulisan telah ditipe-ex untuk menghilangkan catatan pemberian suap dari Basuki Hariman. Selain beberapa catatan ditip-ex, ada beberapa halaman yang disobek dan hilang dari barang bukti,” tulis si pengirim surat ke Direktorat Pengawasan Internal KPK.

Surat secara terang menyebut pelakunya adalah dua penyidik KPK dari unsur Kepolisian; Roland Ronaldy dan Harun. Ada juga disebut nama dua orang lain yang ada dalam ruangan saat perusakan barang bukti terjadi. Pengirim surat menyebut aksi perusakan itu terekam CCTV di ruang penyidikan.

Pelapor menginginkan KPK menyelidiki penyidiknya sendiri.

Barang bukti yang dirusak adalah buku catatan keuangan bersampul merah atas nama Serang Noor IR, nomor rekening 4281755xxx BCA KCU Sunter Mall.

AKSI Roland dan Harun terungkap lewat sebuah paket dan surat yang dikirim pelapor ke Direktorat Pengawasan Internal (PI) KPK pada pertengahan 2017.

Surat itu berjudul “Pelaporan Perusakan Barang Bukti di Direktorat Penyidikan Perkara Basuki Hariman”.

Paket yang menyertainya adalah CD berisi hasil scan barang bukti buku bank bersampul merah. Ada dua versi scan – sebelum dan sesudah disobek.

“Pada barang bukti yang ada di Labuksi ini, beberapa tulisan telah ditipe-ex untuk menghilangkan catatan pemberian suap dari Basuki Hariman. Selain beberapa catatan ditip-ex, ada beberapa halaman yang disobek dan hilang dari barang bukti,” tulis si pengirim surat ke Direktorat Pengawasan Internal KPK.

Surat secara terang menyebut pelakunya adalah dua penyidik KPK dari unsur Kepolisian; Roland Ronaldy dan Harun. Ada juga disebut nama dua orang lain yang ada dalam ruangan saat perusakan barang bukti terjadi. Pengirim surat menyebut aksi perusakan itu terekam CCTV di ruang penyidikan.

Pelapor menginginkan KPK menyelidiki penyidiknya sendiri.

Barang bukti yang dirusak adalah buku catatan keuangan bersampul merah atas nama Serang Noor IR, nomor rekening 4281755xxx BCA KCU Sunter Mall.

(Foto barang bukti buku merah. Bagian sebelah kanan bertanda kuning robek pada 7 April 2017.)

Buku ini terkait dengan kasus dugaan suap oleh pengusaha impor daging Basuki Hariman, dan sekretarisnya, Ng Fenny, terhadap hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Di situ ada detil catatan dan riwayat aliran dana dari Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat. Ada 68 catatan transaksi yang diduga suap kepada sejumlah orang dari instansi seperti Bea Cukai, Balai Karantina, Kepolisian, TNI hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Keberadaan surat pengaduan itu dibenarkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Direktorat Pengawasan Internal KPK lantas bergerak. Mereka menyimpulkan, Roland dan Harun telah melakukan pelanggaran etik.

“(Hasil) penyidikan internal memang orangnya melakukan kesalahan, terus akhirnya dipulangkan,” kata Agus Rahardjo kepada IndonesiaLeaks.

Keduanya lantas dipulangkan ke Kepolisian pada 13 Oktober 2017. Seharusnya Roland masih bertugas sampai Oktober 2019, sementara Harun sampai 1 November 2017. 

(Surat pemulangan dua penyidik KPK Roland dan Harun ke Mabes Polri.)

Begitu dikembalikan, Mabes Polri mengaku turut memeriksa Roland dan Harun. Tapi hasilnya berbanding terbalik.

“Pemeriksa internal Polri tidak menemukan adanya pelanggaran yang dimaksud,” kata Muhammad Iqbal. Ini adalah jawaban tertulis untuk IndonesiaLeaks dari Iqbal yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Biro Penerangan Masyarakat di Mabes Polri pada Agustus 2018 lalu.

Iqbal mengklaim, kedua penyidik itu dikembalikan KPK ke Kepolisian karena masa dinas kontrak hampir selesai.

Tak sampai enam bulan setelah ‘ditalak’ KPK, Roland dan Harun justru diganjar promosi.

Pada 8 Maret 2018, Kapolri Tito Karnavian mengangkat AKBP Roland Ronaldy sebagai Kapolres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat. Sedangkan Kompol Harun mendapat tempat tinggi di Direktorat Kriminal Khusus pada Polda Metro Jaya per 27 Oktober 2017.

Apa isi lembaran yang disobek dari buku sampul merah oleh penyidik Roland dan Harun?

Basuki Hariman divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 28 Agustus 2017. Ia terbukti menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, sebesar lebih dari $ 70 ribu. Di persidangan yang sama, hakim juga memvonis sekretaris Basuki, Ng Fenny lima tahun penjara.

Basuki terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 25 Januari 2017, bersama Patrialis Akbar. Pengusaha impor daging itu menyuap Patrialis untuk memengaruhi putusan hakim MK dalam perkara uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Uji materi diajukan oleh asosiasi peternak dan pedagang ternak.

Pada saat diperiksa KPK pada awal 2017, Basuki menganggap Undang-undang itu merugikan perusahaannya di bidang impor daging.

“Yang boleh impor daging sapi dari India hanya satu perusahaan, Bulog, ini jelas monopoli,” ujar Basuki di Gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2017.

Pada 7 Februari 2017, Mahkamah Konstitusi menolak hampir seluruh permohonan uji materi tersebut. Sekitar tujuh bulan kemudian, pada 4 September 2017, Pengadilan Tipikor pun memvonis Patrialis delapan tahun penjara karena menerima suap dari Basuki.

(Foto salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 28 Agustus terhadap Basuki Hariman.)

Dalam persidangan Basuki dan Fenny, aliran dana hanya menyebut nama Patrialis. Dakwaan tim Jaksa KPK terhadap Basuki maupun Ng Fenny juga tidak menyertakan pasal suap terhadap orang selain hakim MK itu.

BAP yang diacu dalam persidangan ini adalah BAP tertanggal 5 April 2017.
Sedangkan, isi BAP tertanggal 9 Maret 2017 yang juga dibuat untuk kasus dugaan suap Basuki Hariman, dengan tersangka Ng Fenny tidak pernah disebut di persidangan.

Buku bersampul merah itu tercantum sebagai barang bukti nomor 316, yang dilampirkan dalam putusan Pengadilan Tipikor terhadap Basuki Hariman. Basuki dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 400 juta – lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yaitu 11 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

(Putusan Pengadilan Tipikor terhadap Basuki Hariman juga mencantumkan Buku Merah dalam daftar barang bukti.)

Pada persidangan Basuki Hariman, staf keuangan perusahaan milik Basuki, Kumala Dewi Sumartono, menjadi saksi. Ia sempat ditunjukkan sejumlah barang bukti, termasuk buku bank berwarna merah atas nama Serang Noor itu. Kumala mengetahui dan membenarkan keberadaan buku itu.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor terhadap Basuki Hariman juga mencantumkan ratusan barang bukti, termasuk sejumlah salinan bukti pembelian valuta asing dari PT Antarartha Benua. Beberapa tanda bukti pembelian valuta asing itu sesuai dengan isi buku merah, dan keterangan Kumala Dewi tentang dugaan aliran dana ke Tito – baik tanggal transaksi maupun nilai pembelian dolar.

***  

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

20 − sixteen =