Take a fresh look at your lifestyle.

-Iklan-

-Iklan-

Siap-siap Pengalihan Kewenangan SMA & SMK

21

PUTUSSIBAU – Hari ini akan digelar pertemuan antara Pemprov Kalbar dengan kabupaten/kota, membahas peralihan kewenangan penanganan SMA dan SMK di Kantor Gubernur Kalbar. Pertemuan tersebut rencananya akan diikuti Sekda, Kabag Organisasi Setda, dan Kepala Dinas Pendidikan. Mereka akan membahas tentang pengalihan kewenangan pengelolaan aset dan personel serta pebahasan pembentukan UPT Dinas Pendidikan di setiap daerah.

Hari Ini akan Dibahas di Pemprov Kalbar

PUTUSSIBAU – Hari ini akan digelar pertemuan antara Pemprov Kalbar dengan kabupaten/kota, membahas peralihan kewenangan penanganan SMA dan SMK di Kantor Gubernur Kalbar. Pertemuan tersebut rencananya akan diikuti Sekda, Kabag Organisasi Setda, dan Kepala Dinas Pendidikan. Mereka akan membahas tentang pengalihan kewenangan pengelolaan aset dan personel serta pebahasan pembentukan UPT Dinas Pendidikan di setiap daerah.

“Besok (hari ini, Red) ada pertemuan para Kadis Pendidikan se-Kalbar, Sekda, dan Kabag Organisasi. Ini berkaitan dengan pengalihan pengelolaan SMA/SMK. Pemprov akan minta masukan dari daerah, bagaimana terkait hal itu,” kata Petrus Kusnadi, kepala Dinas (Kadis) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (6/12) di Putussibau. Langkah tersebut, menurut dia, harus dilakukan mengingat mulai awal tahun 2017 pengelolaan SMA dan SMK sudah berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Di Kapuas Hulu, kata Kusnadi, ada sembilan SMA/SMK yang dialihkan ke Provinsi. Demikian juga, dia menambahkan, dengan guru dan tenaga kependidikan lainnya berjumlah 608 orang. “Ini yang akan kami jadikan bahan rapat di Balai Petitih (Kantor Gubernur Kalbar) besok (hari ini, Red),” tuturnya.

Dijelaskan dia jika guru fungsional SMA dan SMK di Kapuas Hulu mencapai 224 orang. Angka ini, menurut dia, sudah termasuk 26 kepala sekolah dan 10 calon pegawai negeri sipil guru garis depan. Selain itu, sambung Kusnadi, ada tiga pengawas sekolah dan 314 orang guru honorer yang dibiayai dari dana BOS. “Untuk 10 orang guru SMA kontrak Pemkab Kapuas Hulu, dipindahkan untuk mengajar SMP,” jelasnya.

Menurutnya, peralihan penanganan SMA/SMK sudah dipersiapkan Pemprov. Pasalnya, dia menambahkan, APBD Provinsi tahun anggaran 2017 sudah mengakomodir pembiayaan untuk SMA dan SMK.

“Nanti juga dibahas soal berapa jumlah guru yang dialihkan, berapa jumlah tenaga kependidikan (TU) yang dialihkan, kemudian tenaga honorer juga sudah di inventarisir dari Pemerintah Provinsi?” kata dia. Ke depan, dia menambahkan bahwa mulai dari pangkat kepegawaian, pindah tugas, dan lainnya akan menjadi kewenangan Pemprov. Hal tersebut, menurut dia, seiring pemindahan kewenangan, sehingga kabupaten tidak diperbolehkan lagi menganggarkan untuk SMA dan SMK.

Oleh karena itu, program BOS daerah yang sebelumnya dianggarkan Pemkab kepada SMA/SMK, dipastikan dia, akan ditarik. “Dari sisi penganggaran, sudah tidak boleh lagi menganggarkan seluruh kegiatan SMA/SMK. Operasional atau BOSDA dicabut dan dialihkan kepada bidang pendidikan lain sesuai kewenangan kabupaten,” ucapnya.

Untuk memudah pengawasan dan penangganan SMA dan SMK, dia menambahkan, akan dibentuk UPT. Menurut Kusnadi, Pemprov perlu menghadirkan UPT-UPT. Kalau tidak demikian, dia yakin, akan berat ke depannya dalam pengawasan. Dia menambahkan, pendirian UPT bisa saja regional atau wilayah. Dimisalkan dia seperti daerah Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, di mana penempatannya bisa saja di Sintang. “Namun itu tetap akan berat bagi guru-guru di Kapuas Hulu untuk berkoordinasi ke sana ke UPT, karena jarak tempuh,” pungkasnya. (aan)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

eighteen − 2 =