Take a fresh look at your lifestyle.

-Iklan-

-Iklan-

Massa Tuntut Copot Ahok

65

JAKARTA –  Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak  Selasa (21/2) dini hari, tidak menyurutkan langkah ribuan orang dari Forum Umat Islam (FUI) dan mahasiswa  melakukan aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta.  Demonstrasi yang  dinamakan Aksi 212 jilid II itu berjalan aman dan damai, dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya dibantu Tentara Nasional  Indonesia (TNI). Massa terus berdatangan   usai  salat subuh hingga menjelang siang. Selama kedatangan massa, itu hujan tak berhenti membasahi bumi. 

Gelar Demo di Gedung DPR

JAKARTA –  Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak  Selasa (21/2) dini hari, tidak menyurutkan langkah ribuan orang dari Forum Umat Islam (FUI) dan mahasiswa  melakukan aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta.  Demonstrasi yang  dinamakan Aksi 212 jilid II itu berjalan aman dan damai, dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya dibantu Tentara Nasional  Indonesia (TNI). Massa terus berdatangan   usai  salat subuh hingga menjelang siang. Selama kedatangan massa, itu hujan tak berhenti membasahi bumi.

Pasukan keamanan pun harus rela hujan-hujanan mengawal aksi massa agar berjalan aman dan damai.  Aksi massa ini menyuarakan empat tuntutan. Yakni, copot terdakwa penodaan agama Islam Basuki Tjahaja Purnama yang kini diaktifkan lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, setop kriminalisasi ulama, setop penahanan mahasiswa, dan penjarakan penista agama. 

Massa terus berorasi dan sesekali terdengar kalimat takbir Allahuakbar di tengah aksi demonstrasi. Anggota Polri dan TNI tetap siaga. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, terlihat mendatangi massa. Rizieq pun sempat berorasi di hadapan ribuan massa. Dia kembali menegaskan, agar pemerintah  segera mencopot Ahok dari jabatannya. 

Dia pun mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tengah menyidangkan perkara penodaan agama, bisa memerintahkan agar Ahok dipenjara. “Mewakili umat Islam di seluruh Indonesia, kami mendesak Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera memenjarakan Ahok karena sudah berstatus terdakwa,” teriak Rizieq di atas mobil komando.

Rizieq dalam kesempatan itu juga meminta agar pemerintah menyetop kriminalisasi  terhadap para ulama. Dia menegaskan, ulama jangan dikriminalisasi. Melainkan harus diajak berdialog untuk membangun negeri ini menjadi  lebih baik. “Karena peran ulama sangat besar dalam membangun negeri ini,” kata dia.

Sekitar pukul 10.00, delegasi FUI masuk ke dalam gedung DPR. Mereka bertemu dengan Komisi III DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Dari delegasi FUI antara lain Sekjen FUI Muhammad Al Khathtath, Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam. Mereka diterima langsung Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah anggota komisi yang membidangi hukum itu. 

Dalam dialog tersebut, delegasi menyampaikan  tuntutan mereka. Mereka kembali meminta agar Ahok diberhentikan sementara. Usamah Hisyam menegaskan, DPR sebaiknya tidak hanya menggunakan hak angket. “Tapi, juga harus menggunakan hak menyatakan pendapat,” kata dia di rapat tersebut. 

Dia menegaskan, sudah seharusnya Ahok yang berstatus terdakwa diberhentikan. Sebab, kata dia, sebelumnya sudah banyak gubernur yang berstatus terdakwa diberhentikan. Selain diberhentikan, dia mendesak agar penegakan hukum perkara Ahok harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Usamah menegaskan, ini tidak ada persoalan dengan pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, terpilih atau tidaknya Ahok nanti, perkara penodaan agama Islam harus tetap ditegakkan seadil-adilnya. “Terpilih atau tidak, umat Islam akan meminta penegakan keadilan,” kata Usamah.  

Muhammad Al Khaththath mengatakan, tidak ditahannya Basuki Tjahaja Purnama selama proses hukum dugaan penodaan agama, berpotensi mengulangi perbuatannya. Dia meminta Komisi III DPR berperan aktif dalam melakukan pengawasan mendesak agar Ahok segera dinonaktifkan.  “Ini memberikan peluang  kepada terdakwa mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, kami berharap terdakwa dihukum maksimal,” tegasnya di kesempatan itu. 

Al Khaththath mengatakan, pascaaksi damai 212 pada Desember 2016 lalu, ada upaya dugaan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam. Dia mengatakan, acara superdamai itu juga dihadiri langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Bahkan, Presiden dan Kapolri turut memberikan sambutan.

“Tapi kami melihat berujung pahit,” kata Khaththath. Ia mencontohkan, Rizieq Shihab ditimpa sekitar 12 kasus. “Ini tidak main-main, 12 perkara kami melihat banyak yang aneh-aneh,” jelasnya.  Selain itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Ustaz Bachtiar Nasir yang diselidiki dugaan pencucian uang.  “Ini terkait rekening infaq, kok bisa masuk tindak pidana pencucian uang,” katanya.  

Sebelumnya, kata dia, juga dihardik akan diperiksa pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK).  Bahkan, lanjut dia, Bendahara GNPF-MUI Lutfi Hakim meminta bank mencetak bukti transaksi. Sebab, ada tuduhan dana masuk sampai Rp10 miliar dari pihak tertentu.  “Padahal yang terkumpul Rp4 miliar, kok bisa ada yang kirim Rp10 miliar,” jelasnya. 

Menurut dia, pihak bank sampai sudah mencetak tujuh ribu lembar bukti transaksi. Tapi, tetap tidak ada juga dana Rp 10 miliar. “Sampai petugas bank tidak sanggup mencetak,” kata dia lagi. Namun, dia menyesalkan, sampai saat ini masih terus diuber polisi. “Termasuk yayasan yang rekeningnya dipakai dan donaturnya diuber,” katanya. 

Menanggapi tuntutan delegasi, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pengusulan hak angket masih berjalan sesuai mekanisme yang ada. Menurut Bamsoet, apakah pengusulan hak angket itu disetujui atau tidak tergantung kondisi perpolitikan di DPR. Sejauh ini, belum semua anggota yang menyetujui. Baru anggota empat dari 10 fraksi yang ada di DPR yang menandatangani usulan hak melakukan penyelidikan tersebut. 

“Tergantung cuaca politik di DPR. Sekarang hujan, kami berharap segera terang benderang,” kata Bamsoet. Dia mengatakan, jika nanti ditemukan pelanggaran Undang-undang, akan diambil keputusan apakah gunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atau tidak. Politikus Golkar itu mengajak untuk mengikuti proses yang ada. “Saya yakin anggota DPR masih punya hati nurani,” jelasnya.  Komisi III DPR juga akan menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan kriminalisasi kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat rapat kerja dengan komisi pekan ini. 

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi’i mengapresiasi aksi damai yang dilakukan umat Islam. Sebab, dia mengatakan, gerakan itu dilakukan secara damai dan bersahabat. 

Menurut Syafi’i, subtansi gerakan itu semakin dibutuhkan karena Indonesia sudah mengarah meninggalkan negara hukum menjadi negara kekuasaan.  Nah, dia menegaskan, proses itu tidak lancar karena masih ada gerakan ulama, habib, mahasiswa lewat aksi-aksinya. Salah satunya yang dilakukan di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

“Saya mengapresiasi yang setia kepada empat konsensus bangsa dengan melakukan upaya yang konstitusional dengan datang ke gedung DPR RI,” kata Syafi’.  Dia pun menegaskan, kriminalisasi terhadap ulama yang gencar meminta agar Ahok dipenjara dan diberhentikan dari jabatan gubernur  sudah menjadi kenyataan. “Siapa pun yang melawan Ahok musuh negara. Ini yang paling bahaya. Ini sangat memakukan kedaulatan NKRI. Mata hati kami tidak tertutup apa yang bapak ibu aspirasikan,” tegasnya. 

Menyinggung soal hak angket menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-undang, Syafi’i juga berharap agar massa melobi fraksi-fraksi kainnya yang belum menandatangani usulan. “Mana tahu berubah. Tapi kalau yang lain pada nolak maka hati-hati milih partai,” tegas anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu. 

Usai dengar pendapat,  komisi III menemui massa yang tengah berdemo. Dalam kesempatan itu,  Bamsoet sempat memberikan orasi kepada massa. 

Terpisah, Wakil Ketua Fadli Zon mengatakan, DPR langsung menyurati Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan massa. “Hari ini (kemarin) akan surati presiden,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2). 

Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menambahkan, sebelum aksi, delegasi massa dari FUI juga sudah menggelar pertemuan dengannya di gedung DPR. Dalam pertemuan itu, juga disampaikan apa yang menjadi tuntutan massa. Bahkan massa juga meminta aspirasinya disampaikan kepada presiden.  “Kemarin mereka sudah menyampaikan langsung ketika ketemu dan kami akan sampaikan surat ke presiden mengenai aspirasi tersebut,” kata Fadli.  

Fadli mengapresiasi aksi yang dilakukan massa. Menurut dia, semua unjuk rasa dijamin konstitusi. Dia berharap aksi berjalan damai dan aspirasi massa tersalurkan dengan baik. Apalagi, tuntutan itu sudah disampaikan massa berkali-kali.  “Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar aspirasi ini, memenuhi apa yang menjadi aspirasi mereka tersalurkan,” katanya. 

Soal hak angket, Fadli memastikan usulan itu akan dibacakan di rapat paripurna DPR. Informasi yang dihimpun, rapat paripurna akan digelar pada pertengahan pekan ini sekaligus penutupan masa sidang.  “Hak angket, usulan sudah masuk untuk dibacakan di paripurna penutupan. Membacakan usulan saja,” kata Fadli. Setelah diusulkan, nanti baru akan diambil keputusan pada masa sidang berikutnya. Apakah hak angket itu disetujui atau tidak. Kalau disetujui akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. “Pada masa sidang berikutnya akan ditentukan tentang hak angket,” tegas politikus Partai Gerindra itu. 

Sekitar pukul 13.30, massa membubarkan diri dengan tertib. “Tepat pukul 13.30 sesuai komitmen kami dengan mereka, akhirnya mereka membubarkan diri,” kata Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Iriawan di halaman gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2). 

Iriawan mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi pengamanan aksi ini sejak dua hari lalu. Bahkan Senin (20/2) malam, kawasan gedung DPR sudah disterilkan. Pagi harinya petugas sudah siap mengawal dan menyambut massa yang demo.  Iriawan menegaskan, dari awal hingga akhir demo, situasi secara umum wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam keadaan aman kondusif dan terkendali.  “Tidak terganggu dengan unjuk rasa,” tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini.  

Iriawan membantah polisi melakukan kriminalisasi terhadap ulama maupun mahasiswa yang gencar menyuarakan penangkapan, Ahok.  Dia menegaskan bagi kepolisian tidak ada yang namanya mengkriminalisasi masyarakat. “Tidak ada kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Mencari perkara-perkara, kan begitu,” kata Iriawan. Dia menambahkan, polisi mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian melakukan berbagai langkah menindaklanjutinya. Menurut dia, polisi berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat. Langkah pertama adalah dengan melakuka penyelidikan. Jika ditemukan bukti permulaan, maka dinaikkan ke tingkat penyidikan. 

“Jadi, kami para polisi tidak ada melakukan kriminalisasi, apalagi kepada ulama. Laporan ada semua, kami tidak ngarang-ngarang,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat itu. 

Dia mengatakan, tidak masalah jika ada yang mengadukan dugaan kriminalisasi kepada Komisi III DPR. “Nanti mungkin komisi III akan berkoordinasi dengan kami untuk kita berdiskusi,” paparnya.  Tentunya, kata dia, polisi akan membuka semuanya untuk membuktikan tidak pernah ada kriminalisasi yang dilakukan. “Kami laporannya ada, bukti permulaannya ada, penyelidikannya ada, pemeriksaan saksinya ada. Itu ada, lengkap semua,” ungkapnya. (ody) 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

nine + 13 =