Take a fresh look at your lifestyle.

-Iklan-

-Iklan-

Jembatan Mewujudkan Nawacita

34

JAKARTA – Selain menjadi anggaran negara perdana yang murni disusun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK),

JAKARTA – Selain menjadi anggaran negara perdana yang murni disusun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), APBN 2016 menjadi yang pertama dalam sejarah menembus Rp 2.000 triliun. Harapan pun membubung tinggi. Tapi, akankah menjadi jembatan menuju Nawacita yang dijanjikan dalam kampanye Jokowi?Alotnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sempat memicu kekhawatiran akan munculnya jalan buntu. Jika itu terjadi, pemerintah harus menggunakan APBN lama sehingga banyak program yang sudah disusun bakal sia-sia. Karena itulah, pemerintah akhirnya mau berkompromi dengan parlemen yang menolak suntikan berupa penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 40,4 triliun kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, arahan Presiden Jokowi sudah jelas. Yakni, APBN 2016 bisa digolkan. ”Sebab, ini betul-betul APBN-nya presiden (Jokowi, Red). Sehingga diharap bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan Nawacita,” ujarnya.Karena itu, lobi-lobi tingkat tinggi pun dilakukan meski Presiden Jokowi masih berada di Sumatera untuk penanganan bencana asap. Mulai Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menemui bos Partai Gerindra sekaligus Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto, Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang melobi para pimpinan DPR, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menelepon langsung seluruh ketua partai politik.

Menurut Pramono, pada 2014 dan 2015, politik anggaran pemerintahan Jokowi-JK masih berada pada fase transisi dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, 2016 menjadi tahun pengujian ampuh tidaknya politik anggaran Jokowi-JK untuk mewujudkan janji-janji kampanye. ”Istilahnya, APBN 2016 ini menjadi vehicle (kendaraan, Red) untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.Menkeu Bambang Brodjonegoro selaku bendahara negara pun mencoba menerjemahkan politik anggaran Jokowi-JK. Menurut dia, postur APBN 2016 telah disusun agar sesuai dengan program Nawacita atau sembilan cita yang dicanangkan Presiden Jokowi. Salah satunya terlihat dari besaran transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 770,17 triliun. Bahkan, total dana desa tahun ini naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp 46,98 triliun.

Jumlah tersebut belum ditambah dengan dana dari APBD setempat. Seperti diketahui, salah satu program pemerintahan Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”Soal dana desa, kami harus cermat karena komponen yang diterima desa bukan hanya APBN. Porsi yang besar dari APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Saya menyaksikan sendiri, sebuah kabupaten dengan Pontianak, itu satu desa menerima di atas Rp 1 miliar. Besaran dana itu kombinasi pemerintah pusat dan daerah,” papar Bambang.

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika menyebutkan, pembangunan desa memang menjadi prioritas. Sebab, dalam gerak roda pembangunan ekonomi selama ini, wilayah pedesaan selalu tertinggal oleh perkotaan. Persentase penduduk miskin pun lebih banyak di pedesaan. ”Jadi, kenaikan dana desa yang lebih dari dua kali lipat ini sangat menggembirakan,” ujarnya.Selain dana desa, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya itu juga menyoroti naiknya subsidi bunga kredit dari tahun ini yang hanya Rp2 triliun melonjak hingga Rp16 triliun tahun depan.”Jadi, dari sisi kebutuhan masyarakat pedesaan, APBN 2016 sudah sangat tepat,” tutur dia.

Bambang menambahkan, program lain menitikberatkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Terkait dengan program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 419,17 triliun atau 20 persen dari total APBN 2016 yang sebesar Rp 2.095,72 triliun. Sementara anggaran kesehatan untuk kali pertama sepanjang sejarah sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu 5 persen dari APBN atau Rp 106,1 triliun. Naik signifikan sebesar 43 persen bila dibandingkan dengan tahun ini yang hanya Rp 74,3 triliun. ”Artinya, subsidi BBM dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, yakni pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, salah satu catatan penting dalam APBN 2016 adalah naiknya anggaran infrastruktur dari tahun ini Rp 290,3 triliun menjadi Rp 313,5 triliun atau terbesar sepanjang sejarah APBN. Jika ditambah dengan belanja modal BUMN yang juga didorong untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, nilainya jauh lebih besar. ”Sebab, infrastruktur ini adalah urat nadi ekonomi,” ujarnya.Menurut Arif, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung kebijakan pemerintah yang tengah giat-giatnya memperbaiki iklim investasi. Sebab, selama ini, minimnya infrastruktur memang selalu menjadi keluhan utama investor, selain berbelitnya birokrasi dan regulasi. ”Jadi, ini bagian dari skema besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari FPDIP Hendrawan Supratikno mengungkapkan bahwa penetapan APBN seharusnya mampu menjadi instrumen bagi pemerintah untuk bekerja dengan baik. ”Yang kami harapkan adalah kualitas implementasi dari APBN. Ini adalah instrumen fiskal. Kami berharap instrumen ini digunakan sebaik-baiknya. Jika pemerintahan kabinet Jokowi-JK punya slogan kerja, kerja, kerja, maka tidak banyak harapan kami. Ya bekerjalah dengan baik,” ucap dia di Jakarta Sabtu lalu (31/10).

Hendrawan juga berharap pemerintah bisa merealisasikan janji-janji kampanye terdahulu. Pembuktian itu, lanjut dia, penting bagi harkat dan martabat pemerintah di mata rakyat Indonesia. ”Buktikan bahwa janji yang pernah disampaikan itu bisa direalisasikan. Sebab, jika janji itu tidak bisa direalisasikan atau omdo (omong doang, Red), percuma,” kata dia.Harapan agar pemerintah mampu merealisasikan janji-janjinya juga datang dari ekonom Didik J. Rachbini. ”Saya kira, setiap pemerintahan sudah berupaya merealisasikan janji-janji kampanyenya. Sekarang problemnya adalah keadaan yang tidak memungkinkan untuk ekonomi tumbuh rata-rata 7 persen. Itu keadaannya yang tidak memungkinkan,” tuturnya.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah semestinya dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakat bahwa janji tersebut belum bisa tercapai dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini lantaran perlambatan ekonomi. ”Sehingga masyarakat tahu. Seperti kita menargetkan dapat A di sekolah, tapi ternyata dapat B, enggak apa-apa. Yang penting, usaha kita kuat,” tutur dia.Hal itu dia anggap sebagai situasi yang wajar. Sebab, di awal pemerintahan, pada umumnya banyak proses belajar yang harus dilalui. Meski begitu, dia mengingatkan agar pemerintah juga memperhitungkan keadaan ekonomi global yang belum stabil hingga saat ini. Sebab, hal itu diakui mampu memberikan pengaruh pada ekonomi nasional.

”Janjinya kan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen, sekarang kan belum. Tahun depan masih 5,3 persen, ya mudah-mudahan. Keadaan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok juga pelan-pelan membaik,” tambah dia.Ada banyak ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan dengan jumlah anggaran yang sedemikian besar. Ekonom Didik J. Rachbini berharap APBN 2016 bisa menjadi lawan yang tangguh bagi perlambatan ekonomi yang belakangan dihadapi Indonesia.”Harus bisa (jadi senjata, Red). Ada dua senjata yang harus dimainkan. Senjata pertama itu adalah APBN,” tuturnya.

Didik berujar bahwa hal tersebut mengacu pada tujuan pembentukan APBN. Yakni antara lain untuk meningkatkan produksi, memberikan kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian. Dia menjelaskan, dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti ini, Indonesia harus menghadapi kenyataan banyaknya jumlah pengangguran hingga kemiskinan yang terus merajalela.”Dalam keadaan (perlambatan ekonomi, Red) ini lebih banyak orang menganggur, lebih banyak orang menjadi miskin. Itu adalah tugas pemerintah agar sebagian dari rakyat kita terlindungi pada saat miskin. Itu adalah tugas yang tidak bisa dihindarkan,” tandasnya.

Di samping APBN, pemerintah harus memainkan senjata lain. Didik menyatakan, perbaikan birokrasi dapat menjadi lawan yang cukup tangguh untuk menumbuhkan peluang bisnis dan investasi bagi seluruh lapisan masyarakat. ”Bisnis harus tumbuh. Caranya dengan memperbaiki lingkungan usaha,” tambahnya.Hal itu merujuk pada survei Bank Dunia yang dirilis baru-baru ini. Dalam survei World Bank’s Ease of Doing Business 2016 itu disebutkan, Indonesia menempati posisi nomor 109 untuk kemudahan memulai usaha. Menurut Didik, meski berhasil merangkak naik sebelas peringkat dari sebelumnya di posisi 120 menjadi 109, pada praktiknya hal itu belum cukup memuaskan untuk rakyat Indonesia. ”Sekarang birokrasi kita paling buruk di dunia. Ranking lingkungan bisnis kita itu ranking bawah, Singapura nomor 1. Birokrasi itu problem paling rumit,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani S.F. Motik mengatakan, masih ada beberapa hal yang kurang selaras dengan Nawa Cita dalam APBN 2016. Misalnya anggaran untuk sektor pertanian yang berada di urutan kesepuluh di antara kementerian lain. ”Kalau targetnya swasembada pangan, seharusnya anggaran pertanian digenjot,” ujarnya.Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan memiliki anggaran sangat kecil dibanding yang lain. Padahal, dua kementerian tersebut juga berkaitan erat dengan Nawa Cita, yaitu peningkatan daya saing serta daya beli masyarakat. ”Tanpa menggerakkan ekonomi, program-program pemerintah yang lain bisa terganggu. Seharusnya anggarannya bisa lebih tinggi,” tegasnya.

Suryani juga menilai ada beberapa asumsi makro di APBN 2016 yang menunjukkan pemerintah masih belum optimistis menatap kondisi tahun depan. Padahal, pelaku usaha sekarang justru lumayan optimistis perekonomian membaik tahun depan. ”Setidaknya akan lebih baik daripada tahun ini. Tapi, kenapa hanya 5,3 persen? Itu menunjukkan bahwa pemerintah masih ragu-ragu,” sebutnya.Suryani khawatir keraguan pemerintah menatap masa depan ekonomi Indonesia tahun depan direspons negatif oleh pengusaha dan pasar. Pengusaha bisa jadi akan menunda rencana investasi dan masyarakat bakal menunda pembelian. ”Kalau pengusaha wait and see, pasar wait and see, ini berbahaya. Ekonomi akan kembali stuck seperti sekarang,” ungkapnya.

Keraguan pemerintah juga tampak dari penetapan asumsi rupiah yang naik menjadi Rp 13.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, berdasar hitungannya, tahun depan rupiah bisa dipatok di kisaran Rp 13.250 per dolar AS. Asumsi inflasi yang 4,7 persen juga dianggap terlalu tinggi. ”Secara umum kita melihat pemerintah kurang percaya diri dengan asumsi-asumsi itu,” ucapnya. (dee/wir/c9/sof)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

3 × 4 =