Take a fresh look at your lifestyle.

-Iklan-

-Iklan-

Jangan lagi Gunakan Trawl

24

SUKADANA – Pukat hela atau trawl secara tegas dilarang untuk dipergunakan oleh para nelayan. Larangan tersebut disampaikan wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara, Idrus, sosialisasi pengganti alat tangkap yang dilarang di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, di Gedung Balai Praja Sukadana, Jumat (7/4).

Pelarangan tersebut, diingatkan Wabup, telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/permen-KP/2015. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan Wabup jika yang dimaksud pukat tersebut berbentuk kantong, yang dioperasionalkan dengan cara menghela atau ditarik dengan kapal yang sangat efektif dan produktif, untuk menangkap ikan yang mempunyai daya rusak yang tinggi. Pelarangan tersebut, dijelaskan Wabup kembali, tentu akan menimbulkan persolan baru bagi nelayan dan pemerintah setempat, lantaran mata pencarian nelayan terganggu.

Di hadapan para nelayan se-Kabupaten Kayong Utara, Idrus berharap melalui pertemuan ini, para nelayan mengerti dengan apa yang dikehendaki dari peraturan tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik seine nets tersebut. Selain itu, dia menyampaikan, ada pula mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/permen-kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Sosialisasi ini pasti ditunggu-tunggu masyarakat Kayong Utara kerena pukat hela (trawl) dan sejenisnya, yang selama ini telah dipergunakan mencari nafkah di laut sudah tidak dapat dipergunakan  sejak 1 Januari 2017. Namun kerena kurangnya sosialisasi peraturan tersebut, maka pemberlakuanya tertunda, dan akan efektif dilaksankan pada 1 Juli 2017,” sambung Idrus pada acara sosialisai yang diselanggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kayong Kayong Utara (KKU) tersebut.

Untuk mengantisipasi permasalahan penggantian alat  tangkap ikan yang dilarang, sambung Idrus, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah melakukan upaya. Diungkapkan dia bagaimana pemerintah melalui pendataan terhadap nelayan pengguna pukat hela, sudah mencatatnya secara lengkap. Pencatatan tersebut, dimaksudkan Wabup, untuk dasar penerimaan alat tangkap ikan pengganti yang telah disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sejak bulan November tahun 2016, DKP KKU telah bekerja sama dengan BNI 46 Ketapang  tentang penyaluran kredit kepada nelayan, khususnya nelayan pengguna pukat hela. Realisasi kerja sama adalah penyaluran kredit kepada 100 orang nelayan. Karena penggantian alat penangkap ikan sebagian kecil telah diakomodir pada APBD KKU tahun 2017. Meningkatkan peran Pokmaswas untuk turut mengawasi penggantian alat tangkap ikan yang dilarang,” tutupnya. (dan)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

2 × 2 =