Take a fresh look at your lifestyle.

-Iklan-

-Iklan-

Camat Ngaku Tak Tahu Soal Rumah Adat

15

PUTUSSIBAU—Polemik bangunan rumah adat Melayu di desa Boyan Tanjung yang tidak diketahui pemerintah kabupaten Kapuas Hulu terus bergulir. Camat Pengkadan Rusli Kulya juga mengaku tidak mengetahui keberadan bangunan tersebut.

PUTUSSIBAU—Polemik bangunan rumah adat Melayu di desa Boyan Tanjung yang tidak diketahui pemerintah kabupaten Kapuas Hulu terus bergulir. Camat Pengkadan Rusli Kulya juga mengaku tidak mengetahui keberadan bangunan tersebut.

Demikian juga dengan camat Boyan Tanjung H. Sudarso, juga tak mengetahui bangunan yang berada dalam perkebunan karet milik masyarakat buak mau itu.

 “Saya tidak tahu ada bangunan rumah adat melayu di wilayah kecamatan Pengkadan, tepatnya desa Buak Limbang dusun Buak Mau itu. Karena saya sebagai Camat tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait bangunan tersebut, termasuk ijin mendirikan bangunan (IMB),” terang Rusli. Dia mengatakan, kecamatan Pengkadan tak pernah mengaku wilayah hukum kecamatan Boyan Tanjung.

Karena, terang dia, batas wilayah kecamatan boyan tanjung desa boyan tanjung dengan kecamatan pengkadan desa buak limbang dusun buak mau sudah jelas. Artinya, jika ada masyarakat dusun buak mau mendapatkan proyek rumah adat itu, tetapi di dirikan di wilayah kecamatan Boyan tanjung, dia tidak bisa berikan izin.

“Soal batas kecamatan sudah genah. Soal hak milik tanah, itu tetap,” jelasnya.

Sebab, kata Rusli Kulya, batas kecamatan merupakan pemetaan adminitrasi yang tak menghilangkan hak kepemilikan tanah. Jika ada masyarakat Buak Mau yang mendapatkan proyek itu, mestinya tidak dibangun diwilayah Boyan Tanjung, walaupun tanah itu milik warga buak mau. Demikian juga kalau ada proyek aspirasi provinsi dan pusat, mestinya ada pemberitahuan ke kabupaten atau kecamatan.

 “Kalaupun ada aspirasi, harus ada koordinasi, kalau langsung dibangun tidak melalui prosedur. Itu jelas sudah salah,” jelasnya.

Apalagi kalau IMB dibawah 250 meter persegi bisa ijin camat setelah ada pelimpahan dari kabupaten. Jika bangunan tersebut lebih dari 250 meter persegi, harus ada ijin dari kabupaten, melalu dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kapuas Hulu, dan itu ternyata tak ada.

Terpisah, Camat Boyan Tanjung, H. Sudarso juga memastikan dirinya tak mengetahui latar berlakang bangunan rumah adat melayu di desa Boyan Tanjung, Kecamatan Botan Tanjung. Tapi ia memastikan rumah adat yang dibangun ditengah hutan perkebunan karet itu berada di wilayah kecamatan Boyan Tanjung.

“Kalau rumah adat itu, saya tidak tau asal muasalnya, karena tidak diberitahukan,” jelasnya.

Dikatakan Sudarso, rumah adat melayu yang berdiri megah ditengah hutan kebun karet itu memang dibangun diatas tanah milik masyarakat dusun buak mau, desa buak limbang kecamatan Pengkadan. Hanya saja, terang dia lagi, wilayah tersebut sudah masuk wilayah boyan tanjung. “Tanah memang milik warga buak mau. Batas administrasi desa dan kecamatan tidak menghilangkan hak,” terangnya.

Menurut Sudarso, bangunan tersebut jika dibangun menggunakan uang negara (APBN atau APBD), sudah merugikan negara atau masyarakat. Baik masyarakat pengkadan, jika itu milik masyarakat pengkadan, atau masyarakat boyan tanjung, jika bangunan tersebut milik boyan tanjung. Karena bangunan tersebut dibangun di dalam hutan. Apalagi status bangunan tersebut hingga kini tak jelas.

 “Itu merugikan masyarakar, karena tidak jelas status bangunannya, apalagi bangunan itu dibangun dalam hutan,” terang Sudarso. Untuk itu, dia meminta Inspektorat baik kabupaten maupun provinsi harus memeriksa bangunan tersebut.

“Inspektorat harus tau,” jelasnya. Jika bangunan tersebut milik pengkadan, terang dia lagi, masyarakat pengkadan mesti komplen karena lokasinya tidak layak.(aan)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

16 − one =