Take a fresh look at your lifestyle.

-Iklan-

-Iklan-

Aparat Siaga Penuh

53

JAKARTA – Aksi Bela Islam III yang digelar hari ini (2/12) di kawasan silang Monas Jakarta diperkirakan dibanjiri jutaan orang. Mereka akan menyampaikan satu tuntutan, yakni penahanan terhadap tersangka penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Untuk itu kepolisian mempersiapkan matang-matang pola dan mekanisme pengamanan terhadap Aksi 212 hari ini.

Midji Ingatkan Warga Tak Ikut Demo

JAKARTA – Aksi Bela Islam III yang digelar hari ini (2/12) di kawasan silang Monas Jakarta diperkirakan dibanjiri jutaan orang. Mereka akan menyampaikan satu tuntutan, yakni penahanan terhadap tersangka penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Untuk itu kepolisian mempersiapkan matang-matang pola dan mekanisme pengamanan terhadap Aksi 212 hari ini.

Tak tanggung-tanggung Polda Metro Jaya menerjunkan 24.128 personel gabungan. Pasukan terdiri dari 5.151 personel Satgasda, 5.236 personel Satgasres, 3.172 personel BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Mabes Polri, 4.889 personel Brimob Nusantara, 4.099 personel TNI, dan 1.581 personel Satpol PP dari Pemprov DKI Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menjelaskan, pengamanan dilakukan pihaknya bersama Kodam Jaya mulai Jumat pagi (2/12). Hal tersebut dilakukan sesuai pemberitahuan panitia aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Acara zikir dan doa bersama digelar sejak Jumat pagi (2/12) pukul 08.00, disusul salat Jumat bersama lalu bubar.   

”Kami harap semua bisa bekerja dengan baik semoga besok dapat berjalan dengan lancar,” terang Kapolda Metro di Silang Monas Jakarta, Kamis (1/12).

Dikatakan Iriawan, mulai Jumat pagi pihaknya akan menyediakan sajadah, dan karpet bagi peserta aksi.  ”Disediakan juga toilet umum bagi saudara kita yang akan salat. Lalu ada wudhu, dan ambulance. Kami sediakan juga air minum untuk menghindari dehidrasi. Semuanya sudah terintegerasi dengan baik. Sama-sama kita melakukannya secara maksimal agar sukses dan lancar,” terang Iriawan.

Kepolisian menyediakan 20 ambulan, 40 unit mobil toilet, 20 unit mobil tangki air wudhu, dan 10 mobil pengangkut logistik. Semua tersebar di berbagai titik di kawasan silang Monas yang menjadi pusat lokasi Aksi 212.  Ditambah lagi 4 Posko Kesehatan yang mengambil posisi di 4 pintu masuk ke dalam areal Monas.  

Terkait pengalihan arus lalu lintas di kawasan silang Monas sepanjang Jumat, Iriawan menjelaskan, khusus untuk arus kendaraan dari Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Barat, dan Medan Merdeka Selatan dialihkan. ”Sehingga nantinya betul-betul kegiatan masyarakat tidak terganggu,” tegas Iriawan.

Disampaikannya pula, pihaknya menyiapkan kantung-kantung parkir untuk bus-bus dan kendaraan pengangkut massa. Di antaranya di kawasan Lapangan Banteng, areal PRJ Kemayoran, parkiran Masjid Istiqlal, dan Lapangan Parkir Timur Senayan.

Terkait pasukan pengamanan yang diterjunkan pihak Polri dan TNI, Iriawan menegaskan seluruh personel yang diterjunkan sama sekali tidak dilengkapi senjata api berpeluru tajam. ”Semua pasukan di sini gak ada yang dipersenjatai. Namun yang di luar sini, seperti di perumahan warga, di gedung-gedung perkantoran dan sentra-sentra ekonomi maka  mereka (pasukan pengamanan) dilengkapi senjata, seperti di kawasan Glodok, Mangga Dua,  Sudirman, dan Karet Benhil. Itu pun kalau memang benar-benar terpaksa baru digunakan, jadi untuk menghalau potensi,” tutur Iriawan.

Pada kesempatan itu Iriawan mengatakan, para pendemo seharusnya sudah membubarkan diri setelah salat Jumat atau sekitar pukul 13.00. Ia menegaskan, kalau ada pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan bertahan di kawasan Monas hingga melewati pukul 18.00 setelah batas akhir unjuk rasa, maka kepolisian akan mengambil tindakan tegas. ” Kalau ada massa lain yang mencoba memanfaatkan (situasi) maka kami akan tindak sesuai dengan SOP (Standar Operasi) yang berlaku,” tegasnya.  

Senada dengan Iriawan, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menyampaikan pengawalan pihaknya terhadap Aksi 212 sifatnya hanya untuk memastikan kondisi aman dan terkendali. Ia pun menolak menjabarkan secara mendetail mengenai teknisnya secara menyeluruh.

”Yang jelas ada beberapa bagian yang tidak kami sampaikan di forum terbuka, karena ini kiat-kiat yang kami gunakan apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Yang pasti kami memberi keyakinan bahwa Jakarta akan aman,” pungkas Teddy. 

Sementara itu  Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, aksi damai atau demostrasi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi konstitusi seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab X Tentang Warga Negara dan Penduduk.  “Pasal 28 UUD 1945 berbunyi ‘ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Jadi aksi damai 212 kami nyatakan adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi,” tegasnya, Kamis (1/12).

Zulkifli yang didampingi pimpinan MPR RI lain seperti Oesman Sapta Odang, dan Hidayat Nur Wahid menegaskan, aksi 212 menjadi momentum pembuktian kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional bahwa muslim Indonesia merupakan muslim yang moderat dan rahmatan lil alamin, serta tetap menjunjung toleransi dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. 

“Kami memandang aksi damai 212 adalah murni aksi untuk menuntut keadilan atas kasus penistaan agama, bukan kebencian terhadap perbedaaan suku, ras apalagi agama dan tetap dalam satu ikatan Bhineka Tunggal Ika,” tandasnya.

MPR, lanjut Zulkifli, mengapresiasi pertemuan silaturahmi antara MUI, panitia aksi, dan aparat keamanan, sehingga bersepakat aksi dilakukan secara damai, menjaga persatuan dan kesatuan umat. “Menurut MPR itulah cara bangsa Indonesia menyelesaikan permasalahan bangsa yakni, dengan cara-cara yang damai, toleran, musyawarah dan mengedepankan silaturahmi,” terangnya.

“Dan MPR berharap semua pihak baik panitia aksi, peserta aksi, dan aparat keamanan menjaga komitmen kesepakatan bersama agar aksi damai berlangsung tertib dan damai. Dan selalu waspada terhadap pihak-pihak yang berpotensi menganggu jalannya aksi damai,” pungkas Zulkifli.

Senada diutarakan Hidayat Nur Wahid. Politisi asal PKS ini juga menegaskan, aksi 212 adalah aksi damai yang tidak ada kaitan dengan isu makar, sebagaimana yang sebelumnya diucapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. “Presiden dan wapres serta pemerintah juga sudah mengizinkan, sehingga ini bukan aksi makar,” tukasnya.

Untuk turut menyukseskan aksi damai itu, Hidayat juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat turut hadir. “Kami juga berharap Jokowi berkenan Salat Jumat berjemaah bersama peserta aksi, sehingga aksi besok (hari ini, Red) itu akan lebih baik. Dan saya yakini super damai,” tandasnya.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang juga mengungkapkan, acara gelar aksi damai yang akan dilakukan nanti harus membawa suasana yang sejuk dan damai.  Peserta yang merupakan rakyat Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta harus ingat akan Pancasila. ”Ingat, jangan ada kata-kata yang bersayap dan membakar, kata-kata harus jelas, lugas tidak bersayap yang membakar dari belakang.  Untuk itu, tulus dan ikhlas harus ada di setiap hati kita semua. Jangan karena ingin mendapatkan sesuatu, kemudian mencari-cari keuntungan dalam kesempitan bangsa ini,” tegasnya. 

Jaga Kondusivitas 

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengingatkan seluruh warga untuk tetap menjaga kondusivitas kota bertepatan dengan Aksi Bela Islam III atau Aksi Super Damai 212 yang digelar di Jakarta hari ini, Jumat (2/12). 

“Kalau di Pontianak ini saya anjurkan tidak usahlah ada demo-demo. Jika mau mengikuti perkembangan melalui media di Jakarta silakan saja,” katanya, Kamis (1/12) kemarin.

Menurutnya, untuk menghadapi berbagai kemungkinan dalam aksi tersebut, aparat keamanan tentu sudah sangat siap. “Masyarakat juga sudah bisa berpikir dewasa. Katanya kan kegiatannya super super damai jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak damai,” tambahnya. 

Apapun yang terjadi, dia meminta masyarakat Pontianak tetap menjaga keamanan, kenyamanan dan kedamaian. Semua aktivitas diharapkan berjalan normal seperti hari biasa. “Kerja, aktivitas, Jumatan seperti biasa saja,” ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, berkas kasus Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama telah P21. Untuk itu tinggal menunggu persidangan dan hasilnya saja. “Di Jakarta kan aksinya diisi zikir dan doa. Namanya aksi superdamai yang dipimpin ulama. Jika ulama yang mimpin Insya Allah aman. Asal jangan ada yang lain saja,” tandasnya. (dil/ind/bar)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

4 + 14 =